Non Government Organization

  • Ius Suum Cuique Tribuerae-Berikan keadilan bagi semua orang yang berhak

Total Kunjungan di Website Kami

Sunday, June 18, 2017

PENGUMUMAN HASIL SELEKSI DELAPAN BELAS CALON ANGGOTA KPAI PERIODE 2017-2022

Diunggah Iwan Super Ninja

*sumber : OLEH DAVIT SETYAWAN

http://www.kpai.go.id/berita/pengumuman-hasil-seleksi-delapan-belas-calon-anggota-kpai-periode-2017-2022/

Share:

Ketua KPAI Minta Mendikbud Dicabut Full Day School

Iwan Super Ninja
JAKARTA – Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Asrorun Niam, mendukung revolusi mental dengan pendidikan karakter di satuan pendidikan. Namun ia tak sepakat dengan kebijakan full day school yang digagas Mendikbud Muhadjir Effendy.
“Kebijakan lima hari per delapan jam belajar di sekolah tidak sejalan dengan kondisi masyarakat Indonesia yang sangat plural dan multikultural. Kebijakan full day school hanya melihat satu sisi lapisan masyarakat dan menegasikan realitas masyarakat yang lain. Kondisi masyarakat urban memiliki karakteristik yang berbeda dengan masyarakat pedesaan. Situasi peserta didik beragam. Demikian juga situasi orang tua juga tidak seragam. Menyeragamkan kebijakan atas kondisi masyarakat yang beragam bisa berbahaya dan mengancam kebhinekaan”, kata dosen pascasarjana UIN Jakarta ini dalam siaran pers, Rabu (14/6).

Terkait dengan model pengaturan jam sekolah, Niam menilai aturan selama ini sudah cukup memadai. Sudah ada ruang kebebasan penyelenggara pendidikan untuk memilih sesuai dengan kondisi dan tantangan masyarakat.
“Sebelum adanya Permendikbud, kondisi sudah ideal. Ada sekolah yang membuka model full day school untuk memberikan layanan anak dan juga orang tua yang memang cocok dengan model full day. Ada yang halfday, bagi anak yang cocok sesuai dengan kondisi subyektifnya. Aturan baru ini tidak memberi dampak apa-apa kecuali kegaduhan dan merusak keberagaman”, ujarnya.
Menurut Niam, masing-masing siswa memiliki kondisi yang berbeda-beda. Siswa yang satu dengan yang lainnya tidak bisa disamaratakan. Bagi sebagian anak, menurut Niam, menghabiskan waktu dengan durasi panjang di sekolah justru dapat mengganggu tumbuh kembang anak.

“Dalam kondisi tertentu, anak tidak usah lama-lama di sekolah, agar cepat berinteraksi dengan orang tua guna menjalin kelekatan fisik dan emosional serta keteladanan dan rasa aman, terlebih anak usia kelas 1 sampai 3 SD,” tambah dia.
KPAI yang memiliki mandat pengawasan penyelenggaran perlindungan anak menilai, kebijakan full day school potensial melanggar hak dasar anak. KPAI melihat, yang perlu dikembangkan adalah menjaga keterpaduan antara lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan masyarakat agar berjalan sinergis dalam mendukung terwujudnya tujuan pendidikan.
“Anak-anak butuh interaksi dengan teman sebaya di sekolah, teman di lingkungan tempat tinggal, dan dengan keluarga di rumah. Dengan kebijakan full day school, pasti intensitas pertemuan anak dan orang tua juga pasti akan berkurang, dan ini bisa mengganggu pemenuhan hak dasar anak,” ujarnya.

“Karenanya, KPAI meminta Mendikbud untuk mencabut Permendikbud nomor 23 Tahun 2017 dan mengevaluasi kebijakan pendidikan yang tidak ramah bagi anak,” imbuhnya.
Sekolah Ramah Anak
Data KPAI menunjukkan, dalam lima tahun terakhir, kasus kekerasan dan bullying yang terjadi di lingkungan sekolah masih cukup tinggi, menduduki peringkat ketiga dari kasus yang masuk ke KPAI. Dan ini tidak bisa dijawab hanya dengan “mengandangkan” anak di sekolah.
Niam menilai, kompleksitas permasalahan pendidikan, yang salah satunya soal tindak kekerasan, bukan dipicu oleh kurangnya jam di sekolah, tetapi masalah tatakelola dan komitmen terhadap lingkungan yang ramah bagi anak.
Hal yang mendesak untuk dilakukan adalah perbaikan sistem pendidikan dengan spirit menjadikan lingkungan sekolah yang ramah bagi anak. “Mewujudkan sekolah yang ramah anak jauh lebih mendasar dari memanjangkan jam sekolah. Memanjangkan waktu sekolah, tanpa disertai pewujudan lingkungan yang ramah anak justru akan memperbesar potensi terjadinya kekerasan terhadap anak”, pungkasnya.

*sumber : DEDI HENDRIAN
http://www.kpai.go.id/berita/ketua-kpai-minta-mendikbud-dicabut-full-day-school/

Share:

Tuesday, June 6, 2017

KPAI Bantu Pulihkan Kondisi Remaja Korban Persekusi di Cipinang

Iwan Super Ninja
www.indonesiasocialcontrol.org ↠

Jakarta - M (15), remaja yang menjadi korban persekusi atau perburuan oleh sekelompok massa, dievakuasi polisi. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) akan membantu memulihkan kondisi remaja itu.
"KPAI melakukan langkah-langkah koordinasi untuk perlindungan anak dan pemulihan," ujar Ketua KPAI Asrorun Niam dalam perbincangan dengan detikcom, Jumat (2/6/2017).
Remaja M (15) dan keluarganya dievakuasi dari kediamannya di Cipinang Muara, Jakarta Timur, Kamis (1/6/2017) sore kemarin. Dia menjadi korban persekusi karena membuat status Facebook karena dianggap menghina Habib Rizieq.

Polisi turun tangan setelah tersebar video persekusi dan intimidasi terhadap M. Dalam video itu terlihat ada pemukulan oleh dua orang yang berasal dari kerumunan massa.
Terkait dengan video itu, Niam meminta masyarakat untuk menghentikan penyebaran video itu.
"KPAI sedang menjalin koordinasi dengan aparat kepolisian," ujar Asrorun.
Polisi menyebut salah satu pelaku yang diduga mengintimidasi M adalah anggota FPI. Pihak FPI masih mengecek identitas dua orang yang diamankan itu.

Dalam kesempatan sebelumnya, juru bicara FPI Slamet Maarif menuturkan, anggota FPI hadir di lokasi agar tidak ada masyarakat yang main hakim sendiri.
"Itu anak menghina ulama terutama Habib Rizieq lewat postingan dan menantang umat Islam, masyarakat tidak terima cari tuh anak untuk dinasihati dan janji untuk tidak mengulangi, anak FPI hadir untuk memastikan tidak ada main hakim sendiri," kata Slamet melalui pesan singkat.
*sumber : Fajar Pratama

https://m.detik.com/news/berita/d-3518275/kpai-bantu-pulihkan-kondisi-remaja-korban-persekusi-di-cipinang

Share:

Sunday, May 28, 2017

Jurus Pamungkas KPAI, Dorong Enji Tes DNA Bilqis

Iwan Super Ninja
Jika memang tak ada sikap kooperatif dari Ayu TIng Ting maupun orangtuanya, Abdul Razak dan Umi Kalsum, KPAI berencana melakukan upaya terakhir.
Kepala Divisi Sosialisasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Erlinda mengungkapkan jika pihaknya sulit sekali mengajak Ayu Ting Ting bermediasi dengan mantan suaminya, Henri Baskoro alias Enji yang dipersulit bertemu dengan Bilqis Khumairah Razak.
Jika memang tak ada sikap kooperatif dari Ayu TIng Ting maupun orangtuanya, Abdul Razak dan Umi Kalsum, KPAI berencana melakukan upaya terakhir, yakni tes Deoxyribo Nucleic Acid (DNA).

"Iya, ini upaya terakhir kami buat mediasi adalah pihak Enji akan kami dorong melakukan tes DNA," ujar Erlinda Kepala Divisi Sosialisasi KPAI di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (26/5/2017).
Tes DNA perlu dilakukan karena KPAI ingin mendapat klarifikasi dari Ayu dan juga orangtuanya soal rumor yang mengatakan Enji bukan ayah kandung Bilqis. Tujuan tes untuk lebih meyakinkan jika Bilqis terbukti anak kandung Enji, maka Ayu dan orangtuanya bisa dipidanakan.
"Apakah kita nanti akan lakukan tes DNA atau jalan lainnya untuk memastikan. Karena pada saat Ayu Ting Ting bersikeras menutup akses bertemu, ternyata anak ini benar anak kandung dari Enji maka pidana yang berbicara," katanya.
Enji sempat konsultasi dengan KPAI pada bulan Maret 2017 karena ia tak bisa bertemu Bilqis. Enji mengaku dihalang-halangi oleh Ayu dan orangtuanya agar tak bisa bertemu dengan putrinya.
*sumber : Tomi Tresnady , Wahyu Tri Laksono

http://m.suara.com/entertainment/2017/05/27/151650/jurus-pamungkas-kpai-dorong-enji-tes-dna-bilqis

Share:

Tuesday, May 23, 2017

Peraturan tentang Bendera Merah Putih

unduhan

* Momentum pengibaran bendera asli setelah deklarasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945

Bendera negara diatur menurut UUD ’45 pasal 35 [9], UU No 24/2009, dan Peraturan Pemerintah No.40/1958 tentang Bendera Kebangsaan Republik Indonesia Bendera Negara dibuat dari kain yang warnanya tidak luntur dan dengan ketentuan ukuran: 200 cm x 300 cm untuk penggunaan di lapangan istana kepresidenan. 120 cm x 180 cm untuk penggunaan di lapangan umum. 100 cm x 150 cm untuk penggunaan di ruangan. 36 cm x 54 cm untuk penggunaan di mobil Presiden dan Wakil Presiden. 30 cm x 45 cm untuk penggunaan di mobil pejabat negara. 20 cm x 30 cm untuk penggunaan di kendaraan umum. 100 cm x 150 cm untuk penggunaan di kapal. 100 cm x 150 cm untuk penggunaan di kereta api. 30 cm x 45 cm untuk penggunaan di pesawat udara. 10 cm x 15 cm untuk penggunaan di meja. 3 cm x 5 cm untuk penggunaan di seragam sekolah. 

Pengibaran dan/atau pemasangan Bendera Negara dilakukan pada waktu antara matahari terbit hingga matahari terbenam. Dalam keadaan tertentu, dapat dilakukan pada malam hari. Bendera Negara wajib dikibarkan pada setiap peringatan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus oleh warga negara yang menguasai hak penggunaan rumah, gedung atau kantor, satuan pendidikan, transportasi umum, dan transportasi pribadi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan di kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Bendera Negara wajib dikibarkan setiap hari di: istana Presiden dan Wakil Presiden; gedung atau kantor lembaga negara; gedung atau kantor lembaga pemerintah; gedung atau kantor lembaga pemerintah non kementerian; gedung atau kantor lembaga pemerintah daerah; gedung atau kantor dewan perwakilan rakyat daerah; gedung atau kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; gedung atau halaman satuan pendidikan; gedung atau kantor swasta; rumah jabatan Presiden dan Wakil Presiden; rumah jabatan pimpinan lembaga negara; rumah jabatan menteri; rumah jabatan pimpinan lembaga pemerintahan nonkementerian; rumah jabatan gubernur, bupati, walikota, dan camat; gedung atau kantor atau rumah jabatan lain; pos perbatasan dan pulau-pulau terluar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; lingkungan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia; dan taman makam pahlawan nasional.  . 

Bendera Negara sebagai penutup peti atau usungan jenazah dapat dipasang pada peti atau usungan jenazah Presiden atau Wakil Presiden, mantan Presiden atau mantan Wakil Presiden, anggota lembaga negara, menteri atau pejabat setingkat menteri, kepala daerah, anggota dewan perwakilan rakyat daerah, kepala perwakilan diplomatik, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia yang meninggal dalam tugas, dan/atau warga negara Indonesia yang berjasa bagi bangsa dan negara. 

Bendera Negara yang dikibarkan pada Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56 Jakarta disebut Bendera Pusaka Sang Saka Merah Putih. Bendera Pusaka Sang Saka Merah Putih disimpan dan dipelihara di Monumen Nasional Jakarta. 

Setiap orang dilarang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Bendera Negara; memakai Bendera Negara untuk reklame atau iklan komersial; mengibarkan Bendera Negara yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam; mencetak, menyulam, dan menulis huruf, angka, gambar atau tanda lain dan memasang lencana atau benda apapun pada Bendera Negara; dan memakai Bendera Negara untuk langit-langit, atap, pembungkus barang, dan tutup barang yang dapat menurunkan kehormatan Bendera Negara.

*Source: https://id.wikipedia.org/wiki/Bendera_Indonesia 

Share:

Monday, May 22, 2017

KPAI Minta Orang Tua tak Serahkan Perkembangan Anak pada Sekolah Berasrama

Surabaya, www.indonesiasocialcontrol.org ↠
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta orang tua tak menyerahkan sepenuhnya perkembangan anaknya di sekolah berasrama. Mereka diminta jangan lepas tanggung jawab.“Orang tua yang telah titipkan putra-putrinya, tak boleh lari dari tanggung jawab,” kata Ketua Divisi Sosialisasi KPAI, Erlinda dalam diskusi Peran Sekolah Berasrama dalam Membentuk Karakter Pribadi Unggul yang Berjiwa Kebangsaan dan Kebinekaan, di Jakarta, Selasa (16/5).Menurutnya, sekolah harus tetap melibatkan peran serta orang dalam tumbuh kembang anaknya di asrama. Erlinda mengingatkan, saat ini peran pendidikan tidak untuk mentransfer pengetahuan saja, tetapi juga pembangunan karakter. Ia meyakini, SMA Taruna Nusantara dapat menjadi salah satu model percontohan bagi institusi pendidikan lain ihwal bagaimana membangun karakter anak di sekolah berasrama.Kendati demikian, ia pesimistis, setiap guru yang menjadi pendidik mengetahui perkembangan setiap anak didiknya. Ia mengingatkan, jenjang pendidikan sekolah menengah merupakan level transisi dari masa remaja. Pun tidak banyak pendidik yang memahami, masa transisi itu membuat remaja ingin mengaktualisasi dirinya.Erlinda berujar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menginginkan anak-anak dapat bersaing di dunia global melalui pendidikan yang didapatkan. Namun, ia mengatakan, keinginan itu terbentur dengan adanya sikap intoleransi yang masuk ke sekolah. Sikap tersebut rentan menimbulkan risak antara siswa.“Potret kami, KPAI menyoroti poin penting tentang bulliying(risak) di sekolah,” jelasnya.

(*Sumber : KPAI-DEDI HENDRIAN 16 MEI 2017, JAKARTA )

http://www.kpai.go.id/berita/kpai-minta-orang-tua-tak-serahkan-perkembangan-anak-pada-sekolah-berasrama/

Share:

Selalu dapatkan kabar terbaru via Email anda !

DATA BERKAS

LIST ARTIKEL


    UNTUK WAKIL RAKYAT


     
    Flag Counter