Non Government Organization

  • Ius Suum Cuique Tribuerae-Berikan keadilan bagi semua orang yang berhak

Total Kunjungan di Website Kami

Tuesday, November 7, 2017

BANGKA BELITUNGBabel Dapat Dukungan Menjadi Provinsi Layak Anak

Iwan Super Ninja :

JAKARTA — Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dr. H. Erzaldi Rosman Djohan, SE, MM menerima kunjungan Wakil Ketua KPAI, Rita Pranawati, MA, di Komplek Perkantoran Gubernur Babel, Airitam, Selasa, 07/11.
Dalam kesempatan tersebut, hadir seluruh Komisioner KPAD Bangka Belitung , yang langsung dipimpin Ketua Sapta Qodria Muafi, SH dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Catatan Sipil & Keluarga Berencana (DP3ACSKB) Ibu Dra. Susanti.

Pertemuan yang berlangsung hangat ini, membahas persoalan-persoalan perlindungan anak yang terjadi di Bangka Belitung. ” Kasus yang tertinggi di Bangka Belitung diantaranya kasus pelecehan seksual, kekerasan fisik di sekolah dan persoalan pengasuhan,” ucap Sapta, Selasa, 07/11.
Merespon kasus anak di Bangka Belitung, Gubernur, KPAI dan KPAD Bangka Belitung sepakat mendorong Bangka Belitung menuju Provinsi Layak Anak. Saat ini di Provinsi Bangka Belitung baru ada satu yaitu Kabupaten Bangka Tengah, yang kebetulan pernah dipimpin oleh Erzaldi -saat menjadi Bupati- menjadi Kota Layak Anak.

” Provinsi Layak Anak mengutamakan membangun sistem perlindungan anak. Upaya perwujudan Provinsi Layak Anak ini diantaranya melalui penguatan keluarga dan terbentuknya Sekolah Ramah Anak,” imbuh Sapta lagi.
Sementara itu, Ketua tim penggerak PKK di Provinsi Bangka Belitung, Melati Erzaldi Rosman, juga sepakat pentingnya penguatan keluarga dan Sekolah Ramah Anak di Babel. “Salah satu kebutuhan anak yang paling dasar adalah pengasuhan di dalam keluarga.

Sekolah menjadi tempat pembentukan karakter anak selain di keluarga. Selain itu menjamin hak dasar anak terkait hak identitas anak akte kelahiran, serta mencegah terjadinya perkawinan anak usia muda (dini),” jelasnya.
Dalam sesi selanjutnya, Wakil Ketua KPAI, Rita Pranawati, mengapresiasi komitmen Gubernur Bangka Belitung, dalam melakukan atensi atas wacana perlindungan anak di Provinsi Bangka Belitung. ” Upaya ini menunjukkan gubernur memiliki komitmen menyiapkan generasi masa depan Bangka Belitung yaitu anak-anak di Bangka Belitung, ” ujar Rita.
Terakhir, Sapta Qodaria Muafi selaku Ketua KPAD menambahkan, KPAD sebagai lembaga pengawasan perlindungan anak di daerah akan mendukung terwujudnya Bangka Belitung menuju Provinsi Layak Anak.
*sumber : DEDI HENDRIAN
http://www.kpai.go.id/berita/bangka-belitungbabel-dapat-dukungan-menjadi-provinsi-layak-anak/

Share:

Selamatkan Anak dari Perundungan SARA

Iwan Super Ninja :
JAKARTA – Kasus perundungan di kalangan remaja dan anak-anak kembali terjadi. Kali ini korbannya menimpa seorang siswa sekolah dasar di Jakarta Timur berinisial JSZ. Anak laki-laki dari suku Nias tersebut, memang berkulit putih dan bermata sipit. Oleh teman-temannya, sejak masuk kelas 1 SD, JSZ kerap dipanggil “Ahok”.
Kasus ini mencuat ketika seorang pengguna jejaring sosial Facebook , dengan nama akun Bearo Zalukhu mengunggah tulisan pada 30 Oktober 2017 lalu. Dalam tulisan tersebut, Bearo mengisahkan kejadian yang menimpa JSZ.
Selain sering diolok-olok dengan panggilan “Ahok”, JSZ juga dilukai dengan pulpen di telapak tangannya. Alhasil, JSZ menjadi enggan ke sekolah dan orang tuanya pun bermaksud memindahkan JSZ yang mengalami perundungan karena mirip “Ahok” tersebut.

Postingan itu sontak mengundang perhatian warganet. Apalagi, pasca-Pilkada DKI Jakarta, masih banyak warganet yang memperdebatkan situasi Pilkada tersebut. KPAI pun turun tangan dengan menggandeng Dinas Pendidikan DKI Jakarta.
Menurut Komisioner KPAI Retno Listyarti, pada awalnya julukan tersebut memang berkonotasi positif. Tepatnya pada 2015 dimana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab disapa Ahok itu, mendapatkan banyak pujian.

“Kondisi tersebut memang dibiarkan oleh guru kelas dan guru agama karena menganggap panggilan tersebut bukan perundungan,” papar Retno.
Hal itu berubah semenjak Pilkada DKI Jakarta, bila JSZ menggoda temannya, saat itu lah terlontar kata “dasar Ahok” terhadap JSZ.
“KPAI menilai bahwa disinilah letak bully tadi. Dimana makna nama ‘Ahok’ yang sebelumnya positif, kemudian bergeser menjadi negatif. Hal ini juga yang diduga kuat menjadi alasan bagi orang tua JSZ yang berencana memindahkannya ke sekolah lain setelah pembagian rapor semester ganjil,” ujar Retno.
Meski kasus ini akhirnya berakhir dengan dipindahkannya JSZ ke sekolah lain, namun perundungan dikhawatirkan akan kembali terulang.
Apalagi perundungan memang kerap terjadi pada remaja karena pencarian jati diri di kalangan remaja, tidak disikapi dengan positif, sehingga cenderung menjadi alasan terjadinya perundungan di kalangan remaja.

Ditambah jika pola asuh orang tua otoriter dan permisif serta lingkungan yang mendukung perundungan itu terjadi.
Menurut Sosilog dari Universitas Nasional (UNAS) Sigit Rochadi , struktur masyarakat Indonesia yang majemuk memerlukan pengelolaan yang hati-hati.
Kasus perundungan SARA, menurutnya, sangat membahayakan kohesivitas masyarakat seperti yang terjadi di beberapa daerah belakangan ini. Elit yang mengeksploitasi perbedaan demi kekuasaan, berdampak suburnya kebencian karena perbedaan.
Sekolah-sekolah seolah menjadi perpanjangan tangan kekuasaan lokal, karena konflik elit yang terbuka diikuti kelompok-kelompok di masyarakat. Jadi, menurut Sigit, perundungan terhadap keluarga minoritas hasil eksploitasi SARA oleh elit sekali terjadi sulit untuk memulihkannya.

Seharusnya, sambung Sigit, lembaga pendidikan menjadi kekuatan yang mampu menetralisisasi kasus-kasus perundungan SARA. Karena lembaga pendidikan tempat untuk menanamkan moralitas, kebenaran, gagasan dan etika pada anak-anak usia sekolah.
Kasus ini, selain menunjukkan lemahnya solidaritas, etika dan moral, juga menunjukkan kegagalan lembaga pendidikan dalam menangkal perundungan SARA.
Kita tentu berharap, kasus perundungan apalagi yang berunsur SARA tidak pernah terjadi lagi. Dukungan dari semua pihak, baik elit politik, pengajar, orang tua dan masyarakat untuk memberikan edukasi positif kepada anak-anak tentang keragaman Indonesia diharapkan terus bertumbuh, dengan begitu kehidupan di masyarakat tanpa sekat sehingga harmonisasi dapat terwujud.
*sumber: DEDI HENDRIAN
http://www.kpai.go.id/artikel/selamatkan-anak-dari-perundungan-sara/

Share:

KPAI: WhatsApp Wajib Lindungi Anak dari Konten GIF Porno

Iwan Super Ninja :
Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Susanto mengatakan manajemen WhatsApp wajib memberikan proteksi maksimal pada anak dari konten pornografi. Ini terkait dengan fitur GIF pada aplikasi WhatsApp yang berkonten asusila.
“WhatsApp sebagai korporasi wajib memberikan proteksi maksimal terkait perlindungan anak, termasuk perlindungan dari konten-konten pornografi,” kata Susanto seusai bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin, 6 November 2017.

Dalam pertemuan dengan Wapres, salah satu pembicaraan yang disampaikan pihak KPAI adalah soal kejahatan siber (cybercrime). Susanto mengatakan tren kejahatan tersebut semakin tinggi, termasuk kasus terakhir soal konten pornografi di fitur GIF Whatsapp. Dia mengatakan, Wapres memberikan respons yang bagus pada upaya-upaya yang telah dilakukan KPAI untuk melindungi anak dari kejahatan siber.
“Besok kami rencana akan mengundang pihak manajemen WhatsApp,” ujar Susanto. Sebelumnya, KPAI juga telah mengundang manajemen Twitter maupun Facebook untuk menyampaikan soal perlindungan anak dari konten pornografi.

Dalam kesempatan itu, KPAI, kata Susanto, juga meminta pada pemerintah untuk bertindak tegas dan membangun sistem proteksi yang maksimal untuk melindungi anak terpapar dari konten negatif, terutama pornografi, serta kekerasan. Anak-anak, kata Susanto, tidak bisa menghindari kemajuan teknologi dan informasi termasuk Whatsapp . “Dengan kondisi seperti ini, tentu negara, kita minta perannya secara maksimal agar anak-anak benar-benar steril dari konten-konten itu,” ujar Susanto.
*sumber : DAVIT SETYAWAN
http://www.kpai.go.id/berita/kpai-whatsapp-wajib-lindungi-anak-dari-konten-gif-porno/

Share:

Saturday, November 4, 2017

ANIES MEREKLAMASI ALEXIS

Iwan Super Ninja :
SOROTAN kamera dan mata publik terus tertuju ke wajah Bung Anies-Sandi sejak dilantik 16 Oktober 2017 untuk memandegani DKI Jakarta dalam tarikh kuasa 2017-2022. Gelombang penilaian menerpa seletupan kata “pribumi” yang meluncur dari bibirnya di panggung Balai Kota Jakarta. Para pakar dari beragam disiplin ilmu menulis di media massa yang tampak “mendiskreditkan” Sang Gubernur, meski saya berkali-kali memutar pidato “pengantar kerja” itu, tidak juga mengerti titik krusial dari ungkapan “pribumi” pada narasinya. Akademisi puncak yang memiliki “supremasi” ilmu dapat dengan mudah menyematkan atribut “tidak senonoh” atas makna “pribumi” yang mengesankan seolah-olah kata itu menjadi “haram jadah” di bumi nusantara.

Belum usai orang “melabirinkan” soal pribumi, Bung Anies-Sandi diminta fokus memasuki jelajah areal yang amat “terjal dan binal” berkenaan dengan proyek reklamasi Jakarta. Sebuah kegiatan pembangunan yang kontroversial sekaligus “nekat” dalam ranah hukum lingkungan. Prosesi moratorium merupakan bukti faktual betapa reklamasi memanglah “menebarkan bara” pelanggaran hukum yang naga-naganya harus “diputihkan”. Kesediaan memperbaiki agenda reklamasi dalam kurun jeda moratorium dianggapnya sebagai wujud “pertaubatan nasuha” yang membawa dampak proyek dapat dilanjutkan dengan dipenuhinya apa yang dipersyaratkan agar memiliki keabsahan yuridis. Hukum dimainkan dengan kaidah yang dipermainkan atas nama “pemenuhan pasal-pasal hukum” yang mengabaikan “nilai kesejatian hukum”.

Sikap tegas untuk memenuhi janji kampanye “menolak reklamasi” dapat menjadi “instrumen kegagahan” Bung Anies-Sandi dalam memegang visi-misi kekuasaan yang dimandatkan warga Jakarta. Pulau hasil reklamasi tidak akan sia-sia tetapi diguna ulang untuk memenuhi kebutuhan RTH Jakarta. Dalam konteks ini, pulau reklamasi bukan untuk properti yang memicu “praduga berbangsa” ada yang terselubung dalam anggitan sebagian besar anak negeri. Kalaulah memang tidak untuk “menampung pendatang” seharusnya para “pelaku reklamasi” memanen arti penting nasionalisme dengan menyerahkan “otoritas investasinya” kepada Gubernur DKI Jakarta. Kembalikan reklamasi kepada “rel aslinya” sebagai muatan “pelengkap” NCICD (National Capital Integrated Coastal Development). NCICD, tidak lain adalah Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Jakarta yang melibatkan beragam pihak. Membangun tanggul raksasa (giant sea wall) yang mampu membentengi Jakarta dari gelombang laut akan dilakukan secara terpadu. NCICD diharapkan menjadi solusi memagari Jakarta dari amukan banjir di tahun 2030. Mega proyek ini sejatinya telah lama digagas dan dikaji sejak era Presiden SBY.

Dari keseluruhan dokumen NCICD dapat diketahui bahwa pembangunan giant sea wall merupakan bagian utama yang merangkai keseimbangan kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup. Masalah sosial-ekonomi, demografi, hidrologi, pertumbuhan ekonomi, dan perubahan iklim ditelaah. Maka tidaklah berlebihan apabila Menteri Infrastruktur dan Lingkungan Hidup, Belanda yang memberi hantaran dalam Master Plan NCICD ini menyatakan dengan gamblang bahwa ini adalah proyek yang unik dan monumental bagi Indonesia. Lebih dari itu, dukungan Presiden Jokowi untuk segera mengimplementasikan NCICD adalah kunci merealisasinya. Implementasi NCICD bukan saja telah mendapatkan support konseptual dengan beragam dokumen kajian yang dilakukan “peserta koalisi internasional” telah rampung, tetapi juga telah didadasarkan hasil Kunjungan Kerja Presiden ke Eropa termasuk ke Belanda yang menjadi acuan model NCICD di areal Port of Rotterdam.

Dari Master Plan NCICD, diketahui bahwa proyek ini dilakukan dalam Perencanaan A, B dan C. Dari tahapan penanggulan pantai dan sungai, pembangunan tanggul di laut, reklamasi dan konektivitas jaringan infrastruktur serta pengembangan zona ekonomi pelabuhan sampai pada perbaikan kehidupan rakyat. Diantara berbagai jenis perencanaan itu sejatinya terdapat pengembangan yang menelisik di antara ABC. Dalam praktiknya, itu hal yang lumrah bukan? Bacalah dokumen NCICD, di antara program yang termuat didalamnya adalah reklamasi sebagai bagian saja dari pembangunan kawasan Ibukota ala NCICD. Apabila NCICD berjalan dengan dukungan kebijakan Presiden yang pastinya akan dituangkan dalam regulasi yang memadai, maka legitimasi hukum atas proyek reklamasi hanyalah soal teknis yuridis yang akan dengan mudah untuk dapat ditetapkan. Penundaan sementara pelaksanaan reklamasi yang kini ramai dibincangkan akan mengalami pengendapan legitimasi konseptual karena masuk dalam dokumen NCICD.

Maka perkembangan ke depan yang mesti dikawal adalah, apakah reklamasi yang menghebohkan berupa konstruksi 17 pulau tersebut akan menjadi “tamu yang diundang” ataukah “tamu yang nyusup” ke proyek NCICD. Dinamika yang tampak “di pasar properti” adalah reklamasi menjadi “areal transaksi dengan pengaman” seperti “negara dalam negara”. Inilah yang harus menjadi perhatian Bung Anies-Sandi menata “problema reklamasi” agar kembali ke khittah.

Pilihan memang ada di publik Jakarta. Langkah Gubernur atas nama pembangunan sudah dapat ditebak ke mana hendak dijalankan. Sejumput perangkat hukum seperti UU Lingkungan Hidup, UU Penataan Ruang, UU Perikanan-Kelautan, UU Pesisir dan Pulau-pulau maupun segudang regulasi dapat dijadikan acuan. Demi rakyat yang telah mengalirkan limpahan kedaulatannya kepada Bung Anies-Sandi, pastilah sudah mendengar pemberi suara yang tergolong rakyat pinggiran dan para nelayan Jakarta. Warga memang harus didengar dan hukum dapat menampung suara rakyat sebagai pemilik kedaulatan.
Reklamasi yang sekarang ini jelas membawa dampak besar secara ekologis maupun planologis. Hilangnya fungsi dasar pantai utara Jakarta sebagai daerah tangkapan air dan lahan konservasi akan hilang.

Reklamasi hanya boleh apabila tetap bertumpu pada basis dasar Jakarta sendiri. Warga Jakarta secara cerdas sudah menerka: dengan reklamasi, Jakarta dibaca meminggirkan warga miskin lebih nestapa. Dalam kerangka pikir inilah saya menangkap NCICD hadir menawarkan legitimasi baru yang menuntaskan kekhawatiran itu. Reklamasi dimanapun jangan mengabaikan hak-hak konstitusional warga “atas lingkungan hidup yang baik dan sehat” (Pasal 28 H UUD 1945).
Itulah yang perlu dipikirkan dan dikerjakan oleh Bung Anies-Sandi meski kini muncul langkah yang semula sangat senyap kemudian menjadi deburan yang membuat pengap dunia hiburan malam.

Bung Anies tidak memperpanjang izin usaha Hotel Alexis dan Griya Pijat Alexis. Langkah yang amat “menggoda” khalayak untuk berkomentar dengan beragam argumen. Umat mendukung dan tim “penyokong surga dunia” terbelalak tidak menyangka. Isu menjadi bergeser merangsek ke inti arena yang seolah menggiring “gelombang” ke arah kesungguhan sikap Sang Gubernur. Penutupan tempat usaha yang dibilang “maksiat” dan “ladang prostitusi” sesungguhnya hal yang lumrah. Di Jawa Timur terdapat kebijakan Pakde Karwo yang sudah berjalan amat “sukses” menutup “kawasan lokalisasi” yang “membarangkan orang” menjadi “barang dagangan” untuk dipulihkan martabatnya. Penutupan sejatinya untuk kehormatan “manusia” bukan sekadar barang, melainkan “jiwa-jiwa yang memanggul kemuliaan”.

Bincangan Alexis menjadi amat seru karena ada di Jakarta dan hadir tepat diwaktu Bung Anies berkuasa. Tentu aspek hukumnya menarik dan para hamba hukum dapat “meraup untung” dalam profesi penegakan hukum. Penilaian yang sudah diberikan banyak pihak bahwa “jurus hukum” yang diterapkan Gubernur menyalahi prosedur. Berarti soal Alexis dipandang ada “cacat prosedur” sehingga mengganggu “tingkat legalitasnya” keputusan Pemda DKI Jakarta. Di sinilah “lahan hukum” terbuka dimana gugatan dapat dilayangkan untuk dihelat di PTUN. Suatu mekanisme hukum untuk menggugat keputusan birokrasi yang dianggap merugikan kepentingan Alexis sudah tersedia. Dengan demikian, soal Alexis dapat dilokalisir sebagai problem sengketa tata usaha negara biasa yang di Indonesia dapat dituntaskan melalui beracara di peradilan TUN.

Permasalahan hukum “mereklamasi” (menutup) Alexis tidak sesulit menghadapi “pemain” inti reklamasi Jakarta. Menyimak kasus Alexis, meski tidak terkait secara linier, tetaplah saya teringat novel ciamik karya Simon Toyne, The Key (2012) yang meliterasikan “takdir manusia di tangan seorang wanita”. Bukankah, buka tutupnya Alexis menyangkut kunci “temaran kamar gelegak” wanita?.

*sumber : Suparto

http://www.surabayapagi.com/Peristiwa/165893/2017/11/03/anies-“mereklamasi”-alexis--.html

Share:

KPAI : Anak ‘Mirip Ahok’ Korban Bullying Akhirnya Pindah Sekolah

Iwan Super Ninja :
Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bidang pendidikan, Retno Listyarti mengatakan, kasus siswa SD bernama JSZ, yang diduga menjadi korban bullying akhirnya pindah sekolah.
“Ananda JSZ yang diduga korban bully dan persekusi di sekolahnya sudah pindah ke SD Kristen SB Jakarta Timur pada Kamis, 2 November 2017 sekitar jam 10.00 WIB,” kata Retno kepada VIVA.co.id, Jumat 3 November 2017.
Mengenai proses pemindahan tersebut, Retno pun turut mengapresiasi koordinasi antara pihak sekolah asal sang siswa dan sekolah penerima. “Sekolah asal membantu seluruh administrasi mutasi dan nilai selama semester ganjil (Juli-Oktober 2017). Sekolah penerima juga sangat membantu meskipun kepindahan dilakukan di ujung semester ganjil, dimana pembagian rapor semester akan dilaksanakan bulan Desember 2017,” katanya.

Meskipun masalah ini menemui jalan keluar dengan proses pemindahan sang siswa, Retno menegaskan, pihak KPAI akan tetap bertemu pihak Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta pada Selasa, 7 November 2017 esok.
“Hal ini dalam rangka mendorong Pemprov DKI Jakarta mengevaluasi sekolah-sekolah negeri untuk mencegah dan mengatasi perundungan maupun potensi persekusi. Tidak hanya di jenjang SD tetapi juga SMP, SMA/SMK. Peristiwa ini menjadi momentum untuk pembenahan bersama demi perlindungan anak,” ujarnya menambahkan.

KPAI, kata Retno, juga sudah berkoordinasi dengan pihak sekolah terkait dua anak pelaku yang semuanya dalam kondisi baik secara psikologis, sehingga tidak membutuhkan pemulihan psikologis lagi. “Sedangkan kondisi anak korban tetap akan dipantau, KPAI segera akan pengawasan ke sekolah JSZ yang baru,” katanya.
Sebelumnya, kabar mengenai kasus bullying ini mencuat setelah akun Facebook Bearo Zalukhu mengunggah tulisan soal dugaan bullying itu. Tulisan itu diunggah Senin, 30 Oktober 2017. Hingga Selasa, 31 Oktober 2017, tulisan itu telah dibagikan sebanyak 6.254 kali dan mendapat sekitar 4.200 komentar.
Dalam unggahan itu, Bearo menulis bahwa dia adalah paman dari J. Kejadian diketahui saat dia datang ke rumah J. Dalam tulisan yang diunggah Bearo, antara lain menyebutkan keponakannya ditusuk di bagian tangan oleh teman-temannya memakai pena. Keponakannya juga disebut-sebut sebagai ah*k.

Dalam unggahan itu antara lain, tertulis:
Saya menyuruh ibunya memberikan bukti video direkam saja, biar bisa di proses lewat hukum, namun ini terhalang, karena ibunya tak memilik HP yang punya camera dan anak sekolah juga tak dapat membawa hp di sekolah.
Saya menulis ini karena tak ada pembuktian, kami pihak keluarga tak bisa bertindak apa apa, Kejadian ini di Wilayah, Ciracas, Pasar Rebo – Jaktim
Namun saya harap pemerintah pusat maupun daerah, dan pihak terkait, memberikan perhatiannya di sekolah sekolah Negeri khusus SD karena mengingat anak anak itu masih kecil, cepat trauma korbannya dan bagaimana pelakunya nanti bila anak anak ini sudah besar.

*sumber : DAVIT SETYAWAN
http://www.kpai.go.id/berita/kpai-anak-mirip-ahok-korban-bullying-akhirnya-pindah-sekolah/

Share:

Tuesday, October 31, 2017

KPAI: Siswa SD Jadi Korban Bully 'Pidato Pribumi Anies' Bukan Hoaks

Iwan Super Ninja
*sumber : oleh : Wisnu
http://sebarr.com/mobile/13784/kpai-siswa-sd-jadi-korban-bully-pidato-pribumi-anies-bukan-hoaks

Jakarta - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menegaskan kasus perundungan terhadap siswa etnis dan agama minoritas berinisial JSZ di salah satu sekolah dasar (SD) negeri di Jakarta Timur bukan hoaks.
"Terkait simpang siurnya informasi kasus perundungan yang menimpa ananda JSZ adalah benar adanya," kata Komisioner KPAI Sitti Hikmawatty, kepada wartawan di Jakarta, Selasa (31/10/2017).

Sitti menjelaskan terkait simpang siur terjadinya berita mengenai dugaan kasus perundungan JSZ yang kurang tepat hanyalah lokasi sekolah korban. Meski demikian, dia enggan menjelaskan lokasi persis sekolah korban. "Hanya informasi lokasi sekolah yang disampaikan awal kurang tepat," tegas komisioner KPAI itu.
Menurut Sitti, KPAI akan secepatnya mengavokasi anak korban perundungan itu. "KPAI akan melakukan penelusuran dan mediasi dengan pihak-pihak terkait, memastikan agar ananda JSZ bisa mendapatkan haknya dengan layak," tandas dia.

Sebelumnya, sebuah status Facebook yang diunggah oleh Bearo Zalukhu menjadi viral. Bearo menceritakan keponakannya yang bernama JSZ siswa kelas 3 SDN 16 Ciracas, Jakarta Timur mengalami bullying oleh teman sekelasnya.
Hingga status itu diunggah, JSZ sudah dua minggu tak masuk sekolah. Dalam unggahan disebutkan dia mengalami kekerasan fisik, antara lain tangannya terluka oleh tusukan pena.

Berdasarkan penelusuran sebarr.com, laman facebook Bearo Zalukhu yang menceritakan kisah pilu keponakannya, Josep Sebastian Zebua selama belajar di SDN Ciracas di Jakarta Timur.
Josep Sebastian benar dibully oleh rekan-rekannya dengan memanggilnya Ahok. Bahkan setelah kata 'pribumi' tenar, beberapa rekannya jadi berujar lebih kasar.

Share:

Sunday, June 18, 2017

PENGUMUMAN HASIL SELEKSI DELAPAN BELAS CALON ANGGOTA KPAI PERIODE 2017-2022

Diunggah Iwan Super Ninja

*sumber : OLEH DAVIT SETYAWAN

http://www.kpai.go.id/berita/pengumuman-hasil-seleksi-delapan-belas-calon-anggota-kpai-periode-2017-2022/

Share:

Ketua KPAI Minta Mendikbud Dicabut Full Day School

Iwan Super Ninja
JAKARTA – Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Asrorun Niam, mendukung revolusi mental dengan pendidikan karakter di satuan pendidikan. Namun ia tak sepakat dengan kebijakan full day school yang digagas Mendikbud Muhadjir Effendy.
“Kebijakan lima hari per delapan jam belajar di sekolah tidak sejalan dengan kondisi masyarakat Indonesia yang sangat plural dan multikultural. Kebijakan full day school hanya melihat satu sisi lapisan masyarakat dan menegasikan realitas masyarakat yang lain. Kondisi masyarakat urban memiliki karakteristik yang berbeda dengan masyarakat pedesaan. Situasi peserta didik beragam. Demikian juga situasi orang tua juga tidak seragam. Menyeragamkan kebijakan atas kondisi masyarakat yang beragam bisa berbahaya dan mengancam kebhinekaan”, kata dosen pascasarjana UIN Jakarta ini dalam siaran pers, Rabu (14/6).

Terkait dengan model pengaturan jam sekolah, Niam menilai aturan selama ini sudah cukup memadai. Sudah ada ruang kebebasan penyelenggara pendidikan untuk memilih sesuai dengan kondisi dan tantangan masyarakat.
“Sebelum adanya Permendikbud, kondisi sudah ideal. Ada sekolah yang membuka model full day school untuk memberikan layanan anak dan juga orang tua yang memang cocok dengan model full day. Ada yang halfday, bagi anak yang cocok sesuai dengan kondisi subyektifnya. Aturan baru ini tidak memberi dampak apa-apa kecuali kegaduhan dan merusak keberagaman”, ujarnya.
Menurut Niam, masing-masing siswa memiliki kondisi yang berbeda-beda. Siswa yang satu dengan yang lainnya tidak bisa disamaratakan. Bagi sebagian anak, menurut Niam, menghabiskan waktu dengan durasi panjang di sekolah justru dapat mengganggu tumbuh kembang anak.

“Dalam kondisi tertentu, anak tidak usah lama-lama di sekolah, agar cepat berinteraksi dengan orang tua guna menjalin kelekatan fisik dan emosional serta keteladanan dan rasa aman, terlebih anak usia kelas 1 sampai 3 SD,” tambah dia.
KPAI yang memiliki mandat pengawasan penyelenggaran perlindungan anak menilai, kebijakan full day school potensial melanggar hak dasar anak. KPAI melihat, yang perlu dikembangkan adalah menjaga keterpaduan antara lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan masyarakat agar berjalan sinergis dalam mendukung terwujudnya tujuan pendidikan.
“Anak-anak butuh interaksi dengan teman sebaya di sekolah, teman di lingkungan tempat tinggal, dan dengan keluarga di rumah. Dengan kebijakan full day school, pasti intensitas pertemuan anak dan orang tua juga pasti akan berkurang, dan ini bisa mengganggu pemenuhan hak dasar anak,” ujarnya.

“Karenanya, KPAI meminta Mendikbud untuk mencabut Permendikbud nomor 23 Tahun 2017 dan mengevaluasi kebijakan pendidikan yang tidak ramah bagi anak,” imbuhnya.
Sekolah Ramah Anak
Data KPAI menunjukkan, dalam lima tahun terakhir, kasus kekerasan dan bullying yang terjadi di lingkungan sekolah masih cukup tinggi, menduduki peringkat ketiga dari kasus yang masuk ke KPAI. Dan ini tidak bisa dijawab hanya dengan “mengandangkan” anak di sekolah.
Niam menilai, kompleksitas permasalahan pendidikan, yang salah satunya soal tindak kekerasan, bukan dipicu oleh kurangnya jam di sekolah, tetapi masalah tatakelola dan komitmen terhadap lingkungan yang ramah bagi anak.
Hal yang mendesak untuk dilakukan adalah perbaikan sistem pendidikan dengan spirit menjadikan lingkungan sekolah yang ramah bagi anak. “Mewujudkan sekolah yang ramah anak jauh lebih mendasar dari memanjangkan jam sekolah. Memanjangkan waktu sekolah, tanpa disertai pewujudan lingkungan yang ramah anak justru akan memperbesar potensi terjadinya kekerasan terhadap anak”, pungkasnya.

*sumber : DEDI HENDRIAN
http://www.kpai.go.id/berita/ketua-kpai-minta-mendikbud-dicabut-full-day-school/

Share:

Tuesday, June 6, 2017

KPAI Bantu Pulihkan Kondisi Remaja Korban Persekusi di Cipinang

Iwan Super Ninja
www.indonesiasocialcontrol.org ↠

Jakarta - M (15), remaja yang menjadi korban persekusi atau perburuan oleh sekelompok massa, dievakuasi polisi. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) akan membantu memulihkan kondisi remaja itu.
"KPAI melakukan langkah-langkah koordinasi untuk perlindungan anak dan pemulihan," ujar Ketua KPAI Asrorun Niam dalam perbincangan dengan detikcom, Jumat (2/6/2017).
Remaja M (15) dan keluarganya dievakuasi dari kediamannya di Cipinang Muara, Jakarta Timur, Kamis (1/6/2017) sore kemarin. Dia menjadi korban persekusi karena membuat status Facebook karena dianggap menghina Habib Rizieq.

Polisi turun tangan setelah tersebar video persekusi dan intimidasi terhadap M. Dalam video itu terlihat ada pemukulan oleh dua orang yang berasal dari kerumunan massa.
Terkait dengan video itu, Niam meminta masyarakat untuk menghentikan penyebaran video itu.
"KPAI sedang menjalin koordinasi dengan aparat kepolisian," ujar Asrorun.
Polisi menyebut salah satu pelaku yang diduga mengintimidasi M adalah anggota FPI. Pihak FPI masih mengecek identitas dua orang yang diamankan itu.

Dalam kesempatan sebelumnya, juru bicara FPI Slamet Maarif menuturkan, anggota FPI hadir di lokasi agar tidak ada masyarakat yang main hakim sendiri.
"Itu anak menghina ulama terutama Habib Rizieq lewat postingan dan menantang umat Islam, masyarakat tidak terima cari tuh anak untuk dinasihati dan janji untuk tidak mengulangi, anak FPI hadir untuk memastikan tidak ada main hakim sendiri," kata Slamet melalui pesan singkat.
*sumber : Fajar Pratama

https://m.detik.com/news/berita/d-3518275/kpai-bantu-pulihkan-kondisi-remaja-korban-persekusi-di-cipinang

Share:

Selalu dapatkan kabar terbaru via Email anda !

DATA BERKAS

LIST ARTIKEL


    UNTUK WAKIL RAKYAT


     
    Flag Counter